Lobi Bupati Darwin Berbuah Hasil, ESDM Prioritaskan Tambahan Kuota BBM untuk Mubar

MUNA BARAT – Upaya Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin memperjuangkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat mulai mendapat respons dari pemerintah pusat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Mubar menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam evaluasi dan penambahan kuota BBM.

Kepastian itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, La Ode Suleman, saat menghadiri rapat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar di Aula Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Mubar, Jumat (4/9/2026).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan Bupati La Ode Darwin saat melakukan audiensi di Jakarta pada pekan sebelumnya terkait kelangkaan, keterbatasan kuota, dan panjangnya antrean BBM di Mubar.

Aspirasi Bupati Darwin Jadi Prioritas

La Ode Suleman mengatakan, kehadiran jajaran Kementerian ESDM di Mubar menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti persoalan BBM yang disampaikan pemerintah daerah.

Menurutnya, paparan Pemkab Mubar terkait kondisi kebutuhan dan ketersediaan BBM menjadi bahan penting dalam menentukan langkah penyelesaian.

“Apa yang dipaparkan oleh Pemkab Mubar menjadi prioritas kami. Artinya, kami tidak perlu jauh-jauh ke sini kalau tidak menjadi prioritas,” kata La Ode Suleman.

Selain penambahan kuota, pemerintah pusat juga membuka opsi penambahan titik layanan BBM melalui pendirian SPBU baru untuk mengurai kepadatan antrean.

Kebutuhan BBM Mubar Capai 13,2 Juta Liter

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Mubar memaparkan data kebutuhan BBM masyarakat di wilayahnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, alokasi BBM untuk Mubar tahun ini sekitar 4.016.000 liter. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai 13.261.872 liter per tahun.

Kondisi itu menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara alokasi BBM dengan kebutuhan masyarakat.

Data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat sebelum menentukan kebijakan penambahan kuota.

Data dan Pola Distribusi Diverifikasi

La Ode Suleman mengatakan, data kebutuhan BBM yang disampaikan Pemkab Mubar harus terlebih dahulu divalidasi bersama.

Selain jumlah kebutuhan, pemerintah juga akan mengevaluasi pola distribusi BBM yang selama ini diterapkan di Mubar.

“Data ini tentu dari berbagai sumber. Nah, sumber-sumber ini harus divalidasi. Begitu pula dengan pola distribusi BBM yang sudah dilakukan selama ini,” ujarnya.

Ia menyebut, pemerintah sebenarnya telah memiliki konsep penyelesaian persoalan BBM di Mubar. Namun, sejumlah tahapan masih harus dilalui agar kebijakan tersebut dapat diterapkan.

“Kepala BPH Migas sudah lengkap solusinya. Tinggal bagaimana tahapan yang akan dilakukan seperti apa, itu perlu kita lewati untuk bisa sepenuhnya menyiapkan kebutuhan BBM untuk masyarakat Mubar,” katanya.

Dalam satu hingga dua pekan ke depan, Kementerian ESDM bersama Pemkab Mubar akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Setelah itu, proses administrasi akan disesuaikan untuk mendukung realisasi kebijakan penambahan kuota BBM.

Wilayah yang Belum Terlayani Akan Dipetakan

Pemerintah pusat juga akan memetakan wilayah-wilayah di Mubar yang selama ini belum mendapatkan pelayanan BBM bersubsidi secara optimal.

“Nanti kami akan lebih mendetailkan bersama Pak Bupati kira-kira titik-titik mana yang belum terlayani BBM kompensasi negara ini. Karena tidak sedikit keluhan dari masyarakat di luar ibu kota Mubar ini karena disparitas harga yang tinggi,” tandasnya.

Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses BBM sekaligus mencari solusi terhadap tingginya disparitas harga di tingkat masyarakat.

BPH Migas Minta Distribusi Dipercepat

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudin Anas, mengatakan kondisi Mubar membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat.

Ia meminta Pertamina agar pengiriman alokasi BBM untuk Mubar tahun ini dapat dipercepat.

“Apabila nanti di akhir tahun ada periode untuk kami menyesuaikan, nanti akan kami menjadikan perhatian khusus untuk Mubar,” ucap Wahyudin.

Menurutnya, persoalan antrean BBM yang terjadi di Mubar tidak hanya berkaitan dengan pelayanan, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Masyarakat yang seharusnya menggunakan waktu untuk bekerja dan menjalankan aktivitas produktif justru harus menghabiskan waktu untuk mengantre mendapatkan BBM.

SPBU Baru Jadi Opsi Atasi Antrean

Wahyudin mengatakan, pemerintah juga membuka peluang penambahan titik layanan BBM apabila kondisi di lapangan membutuhkan.

“Kami juga tadi melihat langsung kondisi antrean di lapangan. Jadi kami mendorong kepada Pak Bupati, jika diperlukan titik tambahan pendirian SPBU baru untuk mengurai kepadatan antrean, nanti bisa dilakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga karena bentuknya adalah kemitraan,” ungkapnya.

Selain menambah titik layanan, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

“Selain itu kami juga perlu sampaikan agar proses pendistribusian BBM ini harus ada pengawasan dari para pihak terkait agar proses penyalurannya tepat sasaran,” sambungnya.

BPH Migas, kata Wahyudin, akan menindaklanjuti aspirasi Pemkab Mubar melalui evaluasi secara bertahap.

Pertamina Tekankan Pengawasan BBM Subsidi

Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga, Alimudin Baso, mengatakan pertemuan bersama pemerintah pusat dan daerah menghasilkan sejumlah poin penting dalam penyelesaian persoalan BBM di Mubar.

Pertamina bersama BPH Migas, kata dia, akan mendukung kebijakan pemerintah terkait penambahan kuota BBM untuk Mubar.

Namun, penambahan kuota harus dibarengi dengan perluasan akses dan perbaikan sistem distribusi.

“Kami meminta Forkopimda untuk melakukan perbaikan proses distribusi. Karena ini adalah barang subsidi yang di situ ada duit negara, maka kami harapkan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia mengingatkan BBM bersubsidi memiliki keterbatasan dan pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“BBM ini sangat terbatas dan pengadaannya mahal menggunakan APBN, maka kita harapkan agar pengendalian dan pengawasan dilakukan secara baik,” tutupnya.

Bupati Darwin Siap Kawal Tindak Lanjut

Sementara itu, Bupati Mubar La Ode Darwin menegaskan akan terus mengawal penyelesaian persoalan BBM yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Menurutnya, ketersediaan BBM memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat.

Karena itu, seluruh langkah yang disarankan pemerintah pusat, mulai dari penambahan kuota, pendirian SPBU baru hingga pengawasan distribusi, akan segera ditindaklanjuti Pemkab Mubar.

“Terima kasih kepada Dirjen Migas, BPH Migas, Direktur Pertamina beserta seluruh jajaran atas kesempatannya hadir di Mubar. Semoga apa yang menjadi aspirasi kami bisa segera terealisasi,” kata Darwin.

Ia menilai kehadiran langsung jajaran Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

“Kehadiran bapak ibu sekalian memberi semangat bagi kami untuk bagaimana menjalankan pemerintahan untuk masyarakat Mubar yang lebih baik,” tutup orang nomor satu di Mubar itu.

Kunjungan Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga ke Mubar merupakan tindak lanjut atas persoalan kelangkaan dan kepadatan antrean BBM yang disampaikan Bupati La Ode Darwin saat audiensi di Jakarta pada pekan sebelumnya.