Gollkar Sultra Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

KENDARI – Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Darwin, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah presiden.

Darwin menegaskan, kedudukan Polri di bawah presiden bukan hanya menjalankan amanat konstitusi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional.

“Posisi ini penting agar koordinasi keamanan nasional berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme kewenangan,” ujar Darwin, Rabu (28/1/2026).

Bupati Muna Barat ini menilai, profesionalisme Polri seharusnya diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi, serta akuntabilitas. Menurutnya, perubahan struktur kelembagaan justru berpotensi menimbulkan polemik baru.

Darwin menambahkan, Golkar Sultra konsisten mendukung institusi Polri yang presisi, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat, dengan tetap berada dalam koridor konstitusi serta kepemimpinan nasional di bawah presiden.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak usulan agar Polri berada di bawah kementerian. Sikap tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Senin (26/1/2026).

Menurut Listyo, posisi Polri yang berada langsung di bawah presiden sudah sangat ideal karena memungkinkan Polri berfungsi sebagai alat negara yang memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, baik dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) maupun penegakan hukum.

Selain itu, Listyo menilai penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan “matahari kembar” dalam struktur pemerintahan.

Bahkan, ia menegaskan akan menolak apabila ditawari jabatan sebagai menteri kepolisian dan memilih menjadi petani.

“Saya tegaskan di depan Bapak dan Ibu sekalian, saya menolak polisi di bawah kementerian. Meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden,” tegasnya.