JAKARTA - Puluhan massa yang tergabung dalam Konsorsium Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Komnas Sultra) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Agung RI dan kantor Mabes Polri, Rabu, (6/5/2026).
Komnas Sultra meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi (pungli) yang melibatkan oknum Kepala Desa Mandiodo Kecacamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utaru.
Ketua DPP Komnas Sultra Pauzan Dermawan mengatakan kasus pungli telah lama bergulir di Polda Sultra. Namun hingga kini kata dia, prosesnya terhenti pada tahap pelimpahan berkas.
"Kami menduga bahwa proses tersebut tidak sesui dengan kaidah Hukum Yang berlaku," ujarnya.
"Seharusnya berkas perkara tersebut sudah sepatutnya mencapai tahap lengkap atau P21," Imbuhnya.
Pauzan menjelaskan bahwa menurutnya penyidik subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra telah melimpahkan berkas perkara ke Kejati Sultra beberapa waktu lalu sebanyak dua kali. Namun dikembalikan dengan alasan berkas belum lengkap.
"Ironisnya dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara fiduga beberapa kali mengembalikan berkas perkara tersebut dengan alasan belum memenuhi ketentuan formil dan materil," Pauzan.
"Olehnya itu kami meminta penyidik tipikor Mabes Polri untuk mengambil ahli perkara kasus tersebut," tambahnya.
Selain itu, Komnas Sultra juga meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejagung RI umengevaluasi kinerja Kejati Sultra yang diduga sudah dua kali mengembalikan berkas perkara.
"Olehnya itu kami mendesak pihak Kejaksaan Agung RI untuk segera mengambil ahli kasus tindak pidana korupsi (pungli) yang kami duga kuat di lakukan oleh oknum Kepala Desa Mandiodo," tutupnya.
