JAKARTA – Persoalan kelangkaan dan kepadatan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dibawa Bupati La Ode Darwin ke pemerintah pusat.
Darwin meminta pemerintah pusat menambah kuota BBM, membenahi pola distribusi, serta mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Kusambi.
Hal itu disampaikan Darwin dalam pertemuan bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan tersebut difasilitasi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM La Ode Sulaeman. Turut hadir Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas serta Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto.
Dalam pertemuan itu, Darwin memaparkan kondisi distribusi BBM di Muna Barat, khususnya kepadatan antrean masyarakat untuk mendapatkan Pertalite dan Solar.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera diantisipasi karena ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Solar dibutuhkan nelayan, sementara Pertalite menjadi salah satu kebutuhan utama petani dan masyarakat lainnya.
“Kami menyampaikan adanya kepadatan antrean Pertalite dan Solar. Karena, masalah perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi,” kata Darwin.
Ia berharap kebutuhan BBM masyarakat, terutama nelayan dan petani, dapat terpenuhi sehingga aktivitas ekonomi tidak terganggu.
Sebagai langkah penanganan, Darwin mengusulkan penambahan kuota sekaligus perbaikan pola distribusi BBM. Salah satu usulannya yakni distribusi dilakukan pada pagi hari agar penyaluran kepada masyarakat lebih efektif.
“Dari pertemuan ini juga kami meminta agar distribusi dilakukan di pagi hari dan ada penambahan kuota,” ujarnya.
Selain kuota dan distribusi, pemerintah juga membahas penguatan infrastruktur penyaluran BBM di Muna Barat.
Salah satunya melalui percepatan pembangunan SPBU di Kecamatan Kusambi. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan antrean pada titik penyaluran BBM yang sudah ada.
Selain itu, Pertashop Barangka direncanakan ditingkatkan statusnya menjadi SPBU KOMPAK atau lembaga penyalur resmi. Peningkatan tersebut diharapkan menambah kapasitas pelayanan BBM bagi masyarakat di Barangka dan wilayah sekitarnya.
Untuk masyarakat pesisir, SPB Nelayan Pajala juga direncanakan kembali diaktifkan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM nelayan sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas perikanan masyarakat pesisir.
Darwin mengatakan hasil pertemuan di Jakarta akan segera ditindaklanjuti. Dirjen Migas, Ketua BPH Migas, dan Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Muna Barat dalam waktu dekat.
Kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM sekaligus mempercepat realisasi solusi yang telah dibahas.
“Untuk menindaklanjuti pertemuan ini Dirjen Migas, Ketua BPH Migas dan Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga, dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke Muna Barat,” kata Darwin.
Selain persoalan BBM, pertemuan tersebut turut membahas rencana konversi penggunaan minyak tanah ke gas elpiji. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian di Ditjen Migas.
“Hal lain juga yang ikut kami bahas adalah konversi minyak tanah ke gas elpiji. Tapi ini masih dalam tahap pengkajian di Ditjen Migas,” ujar Darwin.
Darwin berharap seluruh langkah yang telah dibahas bersama pemerintah pusat dapat segera direalisasikan, mulai dari penambahan kuota, perbaikan distribusi, pembangunan SPBU di Kusambi, peningkatan status Pertashop Barangka, hingga pengaktifan kembali SPB Nelayan Pajala.
Ia meyakini langkah tersebut dapat mengurangi kepadatan antrean dan memperluas akses masyarakat terhadap BBM, sehingga kebutuhan nelayan dan petani terpenuhi serta aktivitas perekonomian di Muna Barat tetap berjalan.
