KENDARI — Mantan Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, Muhamad Iqbal, menilai respons Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, terhadap kritik Ridwan Bae berlebihan dan berpotensi memicu kegaduhan di ruang publik.
Menurut Iqbal, respons tersebut mencerminkan pola komunikasi di lingkungan pemerintahan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), yang semestinya lebih mengedepankan argumentasi, data, dan gagasan pembangunan daripada memperpanjang polemik.
Ia menegaskan, kritik seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, bukan justru berkembang menjadi perdebatan personal yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bank Sultra Naik Kelas! Luncurkan Suprime dan Safe Deposit Box, Borong Prestasi di BIK 2026
“Pejabat pemerintah semestinya menjadi penyampai informasi dan penjelas kebijakan, bukan justru menjadi bagian dari kegaduhan politik yang dapat memperkeruh hubungan antartokoh di Sultra,” kata Iqbal, Rabu (28/10/2026).
Iqbal mengatakan, sikap pejabat dalam merespons kritik tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab institusional. Sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan ASR, setiap pernyataan Ridwan Badallah turut membentuk persepsi publik terhadap pola komunikasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Jika pejabat di lingkaran gubernur justru sibuk memperpanjang perdebatan dan menanggapi kritik secara berlebihan, wajar apabila publik mempertanyakan kualitas komunikasi pemerintahan yang sedang dibangun,” ujarnya.
Karena itu, Iqbal meminta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra lebih mengutamakan komunikasi yang berbasis data, penjelasan kebijakan, dan solusi atas persoalan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kritik menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja, bukan sekadar memberikan bantahan yang berpotensi memperpanjang polemik.
“Pemerintahan tidak membutuhkan pejabat yang paling lantang membalas kritik, tetapi pejabat yang mampu menerjemahkan kritik menjadi perbaikan kinerja,” tegasnya.
Iqbal juga menilai kritik yang disampaikan Ridwan Bae tidak semestinya langsung dipersepsikan sebagai ancaman politik bagi ASR. Sebaliknya, perbedaan pandangan tersebut dapat menjadi ruang evaluasi sekaligus momentum untuk membangun komunikasi yang lebih produktif.
Ia mendorong ASR dan Ridwan Bae untuk duduk bersama membahas program-program strategis yang dapat diperjuangkan demi kepentingan masyarakat Sultra.
“Orang-orang di lingkaran gubernur semestinya mendorong pertemuan langsung antara ASR dan Ridwan Bae untuk mendiskusikan program strategis yang dapat diperjuangkan bersama demi kemajuan Sulawesi Tenggara. Jauh lebih terhormat dan produktif mempertemukan gagasan daripada mempertontonkan polemik yang tidak berkesudahan,” katanya.
Iqbal menilai kedua tokoh tersebut memiliki posisi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan daerah. Ridwan Bae menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI, sedangkan ASR merupakan Gubernur Sultra.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki ruang untuk membangun sinergi, terutama dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Perbedaan pandangan seharusnya tidak menjadi penghalang, melainkan ruang untuk menyatukan kepentingan dan merumuskan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia berharap ASR dan Ridwan Bae dapat menempatkan kepentingan masyarakat di atas ego dan dinamika politik. Menurutnya, potensi kerja sama kedua tokoh akan lebih bermanfaat apabila diarahkan pada program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat Sultra.
Iqbal juga mengingatkan pejabat di lingkungan gubernur agar berperan sebagai jembatan komunikasi, bukan justru memperlebar jarak akibat perbedaan pandangan.
“Kritik harus dijadikan pintu dialog, perbedaan harus dijembatani, dan kekuatan politik yang dimiliki masing-masing harus diarahkan untuk memperjuangkan program nyata bagi daerah,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pemerintahan tidak semestinya diukur dari seberapa keras pejabat atau orang-orang di sekitar pemimpin membela diri, melainkan dari hasil kerja dan manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat.
“Sebab, keberhasilan pemimpin tidak diukur dari seberapa kuat lingkarannya membela diri, melainkan dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat,” pungkasnya.
