Perempuan dalam Politik: Benaran Berjuang atau Cuma Isi Kuota?

Ditulis Oleh: Gita Salsabila, Kader HMI Wati, Komisariat Faperta UHO, Cabang Kendari. 

OPINI - Perempuan dalam politik Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama ketika keterwakilan perempuan lebih ditekankan pada aspek kuantitas dibandingkan kualitas dan substansi perjuangan. 

Kebijakan kuota 30 persen belum sepenuhnya melahirkan keberpihakan politik yang nyata terhadap kepentingan perempuan. Banyak perempuan politisi masih terjebak dalam struktur kekuasaan patriarkis dan oligarkis, sehingga sulit menjalankan peran politiknya secara kritis dan transformatif.

Dalam konteks misi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kondisi ini menjadi refleksi penting. HMI memiliki misi terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT. 

Misi tersebut menegaskan bahwa perjuangan politik termasuk representasi perempuan bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan, melainkan ikhtiar moral dan intelektual untuk menegakkan keadilan sosial. Ketika perempuan belum sepenuhnya berdaya dalam politik, maka cita-cita keadilan yang menjadi ruh misi HMI juga belum tercapai secara utuh.

HMI melalui kader perempuannya yang terhimpun dalam wadah Korps HMI Wati (Kohati) memiliki tanggung jawab strategis dalam mencetak perempuan intelektual yang sadar politik, kritis terhadap ketimpangan gender, dan berani memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa.  

Kehadiran perempuan di ruang politik tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi kekuatan substantif yang mendorong terwujudnya masyarakat adil makmur sebagaimana dicita-citakan dalam misi HMI.

Selain itu, misi HMI menuntut kader perempuannya untuk mampu membaca realitas sosial secara kritis dan terlibat aktif dalam proses perubahan, termasuk di ranah politik. 

Potret politik perempuan yang ideal menurut semangat HMI bukanlah perempuan yang sekadar hadir sebagai elite kekuasaan, tetapi perempuan yang membawa nilai keislaman, kemanusiaan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. 

Dalam hal ini, kader HMI perempuan dituntut untuk memiliki kapasitas analisis yang kuat agar mampu mengawal isu-isu strategis seperti keadilan gender, perlindungan terhadap korban kekerasan, dan pemenuhan hak-hak sosial perempuan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keumatan.

Dengan demikian, potret politik perempuan tidak hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi menjadi instrumen perjuangan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT, sebagaimana tujuan besar perjuangan HMI.